Kamis, 21 Juli 2011, 08:19
MANGUPURA - Meski bakal berdampak terhadap sekolah swasta dan terkurasnya anggaran alokasi 
pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung tetap akan mengajukan penambahan ruang kelas di masing-masing sekolah tingkat SMP untuk menampung siswa baru.
pendidikan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung tetap akan mengajukan penambahan ruang kelas di masing-masing sekolah tingkat SMP untuk menampung siswa baru. Seperti tahun ajaran baru ini, sekolah status negeri membludak dibanjiri siswa baru. Disdikpora juga sudah membuka SMP baru di Kuta Utara. Alasan penambahan ruang kelas ini, sebagai upaya menuntaskan program wajib belajar (wajar) 9 tahun dan 12 tahun.
“Kita lihat setiap tahun ada peningkatan jumlah siswa, dan ini menjadi kewajiban mensukseskan wajar 9 tahun dan 12 tahun. tetapi tidak menafikkan keberadaan sekolah swasta, tetap kita perhatikan. Seperti bantuan tetap ada,” urai Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
Badung, Ketut Widia Astika, saat ditemui, Rabu (20/7).
Badung, Ketut Widia Astika, saat ditemui, Rabu (20/7).
Ia membantah penambahan ruang kelas ini akan berdampak terhadap sekolah swasta. Malah kata dia, mutu pendidikan sekolah yang membuat animo masyarakat. Dikatakan, pihaknya tidak bisa menghentikan atau rem membludaknya siswa ke sekolah negeri. Laju pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan jumlah siswa di masing-masing tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dicontohkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2011-2012 jumlah siswa mengalami peningkatan. Di tingkat SD sebanyak 10.593 siswa baru, SMP 8787 siswa baru, dan SMA-SMK sebanyak 7231 siswa baru.
“Malah saya dengar sekarang ini ada sekolah swasta yang menolak siswa. Jadi saya yakin tidak mematikan sekolah swasta. Ini kan berkembang terus, dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk,” kata Astika.
Rencana ini pun langsung mendapat reaksi keras dari Anggota Komisi D DPRD Badung, Wayan Mendra. Menurut mantan Ketua Komisi D ini, penambahan ruang kelas berdampak terhadap langsung terhadap sekolah swasta. Bukan hanya itu saja, anggaran ABPD yang seharusnya untuk mutu pendidikan terkuras untuk pembangunan fisik dan anggaran untuk menggaji guru.
“Harusnya dinas tegas menge-rem, dan melihat kouta yang sudah ada. Tidak malah menambah kelas memenuhi daya tampung. Kalau ditambah terus malah mematikan sekolah swasta, dan berdampak pengangguran. Tidak akan ada habis-habis setiap tahun butuh dana untuk membangun yang dananya tidak sedikit,” tegas Mendra.
“Masalah ini akan terus seperti ini, dan saya sudah mendapatkan laporan dari sekolah swasta, kalau kondisi siswa mengalami penurunan akibat sekolah negeri yang terus menampung siswa baru,” tambah Mendra.
Menurutnya, anggaran APBD yang dialokasikan pendidikan banyak terkuras membangun fisik lokal kelas. Adanya penambahan kelas di tingkat SMP ini juga berdampak terhadap pengembangan fisik di tingkat SD. Disebutkan ada beberapa sekolah SD yang kondisi fisiknya memprihatinkan dan rusak yang belum tersentuh perbaikan.
Dicontohkan kondisi gedung SD di Kelurahan Tuban dan Kedonganan, Kuta, dan beberapa sekolah SD di wilayah Kecamatan Kuta Utara. Seperti proyek bangunan candi bentar dan tembok penyengker SD 6 Tuban yang sudah dialokasikan pada APBD induk tahun anggaran 2010 sebesar Rp 320 juta, namun hingga sekarang belum ada realisasi. Lebih lanjut Mendra menegaskan penambahan ruang kelas ini harus memperhatikan beberapa faktor dan lebih selektif. Dimisalkan ada pengajuan dari lembaga sosial setempat, diperuntukkan siswa berprestasi, dan siswa kurang mampu.
“Sekolah jebol dan lain sebagainya. Kalau gedung SMP bagus hampir semua karena dibangun terus. Yang jelas kalau terus menambah akan menimbulkan persoalan baru. Harus tegas, di-remlah, menaati kuota yang sudah ada,” jelas Mendra.
sumber : NusaBali
