Minggu, 04 Maret 2012 15:29
DENPASAR - Guru besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia menilai, para pengambil kebijakan 
di Bali belum secara serius dan mendasar mendukung dan memihak upaya keberlanjutan ekosistem pengairan tradisional dalam bidang pertanian Bali yang disebut subak.
di Bali belum secara serius dan mendasar mendukung dan memihak upaya keberlanjutan ekosistem pengairan tradisional dalam bidang pertanian Bali yang disebut subak."Padahal subak merupakan yang terbaik di antara sistem pertanian yang selama ini diterapkan di Indonesia," kata Windia yang juga ketua grup riset sistem subak Unud di Denpasar, Minggu (4/3).
Ia mengatakan, banyak wacana yang mengkhawatirkan adanya alih fungsi lahan sawah yang berkembang sangat pesat, karena setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir lebih dari 1.000 hektare sawah
dialihfungsikan ke luar sektor pertanian.
dialihfungsikan ke luar sektor pertanian.
Sedangkan lima tahun sebelumnya alih fungsi lahan untuk memenuhi berbagai kepentingan pembangunan setiap tahunnya rata-rata 750 hektare, sehingga lahan pertanian di Bali semakin terdesak.
Sebab itu kondisi demikian sangat mendesak adanya pelaksanaan tata ruang yang tegas, sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan menentukan jumlah sawah yang ada di Bali (sawah abadi), di delapan kabupaten dan satu kota di daerah ini.
Windia mengingatkan, jumlah sawah minimal yang harus ada di setiap kawasan di Bali. Sawah-sawah itu diberi subsidi dan proteksi yang memadai dengan harapan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani.
Dengan memberikan subsidi pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun merubah konsep dari PBB menjadi pajak hasil bumi (PHB) serta mendorong pendirian koperasi tani di setiap subak.
Bahkan subak di kawasan yang dinilai sangat strategis, para petani diberikan subsidi dan kemudahan lainnya termasuk beasiswa bagi kelangsungan putra-putrinya melanjutkan jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi.
sumber : MICOM
