Selasa, 12 Juli 2011, 08:49
DENPASAR - Komisi I dan III DPRD Bali akhirnya turun melakukan inspeksi lapangan ke lahan yang akan 
menjadi lokasi pembangunan Bali International Park (BIP) di Jimbaran. Mereka terlibat dialog dengan sejumlah komponen soal status lahan yang selama masih ini menjadi persoalan. Sementara PT Jimbaran Hijau diminta memperhatikan nasib petani di Jimbaran, terutama yang belum mendapatkan ganti rugi.
menjadi lokasi pembangunan Bali International Park (BIP) di Jimbaran. Mereka terlibat dialog dengan sejumlah komponen soal status lahan yang selama masih ini menjadi persoalan. Sementara PT Jimbaran Hijau diminta memperhatikan nasib petani di Jimbaran, terutama yang belum mendapatkan ganti rugi. Sidak kemarin dipimpin Ketua Komisi I Made Arjaya dan Ketua Komisi III Putu Agus Suradnyana dan jajaran komisinya, serta dihadiri Wakil Ketua DPRD Bali, Ida Bagus Putu Sukarta.
Rombongan diterima langsung Dirut PT Jimbaran Hijau, Putu Agung Prianta.
Rombongan diterima langsung Dirut PT Jimbaran Hijau, Putu Agung Prianta.
Ketika rombongan dewan tengah mendengar keterangan dari PT Jimbaran Hijau soal lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan venue sebagai fasilitas kegiatan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 ini, tiba-tiba rombongan yang dipimpin Nengah Netra datang sembari menyodorkan data.
Mereka yang mengaku mewakili petani di Jimbaran menyodorkan data bahwa lahan untuk BIP itu masih berstatus lahan telantar. Netra mengatakan lahan yang akan dibangun BIP telantar. Sebab, menurut PP no 11 tahun 2010, lahan yang telantar selama tiga tahun harus ditetapkan sebagai tanah telantar yang pengelolaannya diambil alih oleh negara.
Namun, Netra juga menegaskan dirinya tidak menghambat pembangunan BIP, tetapi nasib para petani di lahan tersebut harus diperhatikan. Karena kata Netra masih ada beberapa petani yang belum mendapatkan hak ganti rugi. “Kami bukan menghambat pembangunan BIP, tetapi perhatikan nasib petani,” ujar Netra.
Sementara pihak DPRD Bali dengan berdasarkan keterangan Badan Pertanahan Nasional (BPN), menyebutkan sebaliknya. Berdasarkan hearing yang dilakukan di kantor DPRD Bali pada Senin (27/6) lalu, dari pihak BPN Bali menyampaikan bahwa tanah yang selama ini diindikasi telantar itu tidak ada.
Selain itu Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT Citra Tama Selaras (CTS) maupun PT Jimbaran Hijau baru keluar pada 2010 lalu, sehingga bilapun mengacu pada PP 11/2010 itu, tidak bisa disebut telantar karena baru setahun sejak PP itu dikeluarkan atau berlaku.
Ketua Komisi I DPRD Bali Made Arjaya usai sidak kemarin menegaskan akan mempertemukan pihak petani dan pihak BPN. Kata Arjaya telantar dengan terindikasi telantar berbeda. “Kalau sekarang mau dibangun, ya bukan telantar,” ujar Arjaya. Sementara Sekretaris Komisi III I Gusti Ngurah Suryanta Putra alias Seno secara terpisah mengatakan dalam pertemuan dengan DPRD Bali, BPN menyatakan lahan yang akan dibangun BIP bukan lahan telantar.“Kami sudah minta penegasan apakah itu lahan terlantar saat pertemuan di dewan, tetapi BPN menyatakan bukan telantar seperti yang disampaikan perwakilan petani Pak Nengah Netra,” ujar Seno.
Arjaya juga menambahkan agar pihak petani dan BPN koordinasi dengan PT Jimbaran Hijau. Ia juga meminta agar Netra menyerahkan data-data yang belum mendapatkan ganti rugi tanah mereka. “Kita berharap selesainya baik- baik. Ganti rugi kalau belum selesai kita harap diselesaikan,” tegas Arjaya.
Namun, informasi lain yang dihimpun Senin kemarin justru menyebut,sejatinya proses ganti rugi untuk petani itu sudah selesai sejak 1992 silam. Salah satu sumber di kalangan petani itu sendiri menyebutkan, ganti rugi sudah lengkap diterima, bahkan dengan kuitansi. Sumber itu bahkan menunjukkan foto-foto dokumen saat para petani itu sudah menerima ganti rugi.
Sementara,dalam rilisnya yang diterima, sejumlah aktivis menyayangkan sidak dari DPRD Bali yang terkesan kilat ini. Waktu peninjauan lokasi pun cukup singkat hanya sekitar setengah jam dan hanya pada satu titik dari 280 hektare lahan. Komang Sastrawan, Deputi Eksternal Walhi Bali menyatakan bahwa DPRD Bali tidak berpihak kepada petani. “Rombongan DPRD Bali tak berpihak kepada petani,” ujar Sastrawan. “Bagaimana mungkin proyek yang luasnya ratusan hektare hanya ditinjau pada satu titik dalam waktu yang amat singkat. Hal ini sangatlah tidak objektif, ”tambah Haris, Sekjen Frontier-Bali.
sumber : NusaBali
