 |
| Pada bagian lain, kalangan dewan menilai kecendrungan pengusaha membuat sumur bor dikarenakan keterpaksaan. Anggota DPRD Badung I Made Sumerta, misalnya, meyakini bila pelayanan air bersih dari PDAM lancar, pengusaha juga akan taat aturan. “Saya tidak dalam posisi membela pengusaha. Tapi kenyataannya demikian, kalau saja air dari PDAM itu lancar saya yakin sedikit yang memakai sumur bor. Tapi sekarang ini susah, jadi baik pengusaha dan warga terpaksa membuat sumur bor,” sindirnya. Pihaknya berharap, pemerintah juga memperhatikan masalah ini, sehingga disatu sisi juga harus membenahi pelayanan air dari PDAM. Gbr Ist |
MANGUPURA - Pemanfaatan air bawah tanah seperti sumur bor di kabupaten Badung diduga banyak dilakukan oleh kalangan pengusaha maupun masyarakat secara ilegal. Eksploitasi ABT secara besar-besaran ini tak maksimal terpantau oleh pemerintah daerah. Tak ayal, potensi penerimaan pajak dari sektor ini rawan menguap.
Masalah ini menjadi sorotan kalangan DPRD Badung. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) dan Pesedahan Agung Wayan Adi Arnawa, membenarkan bila masih banyak dari wajib pajak (WP) air tanah tidak berizin alias ilegal. Berdasarkan data, ungkapnya, dari total 800 WP air tanah di Badung, 380 diantaranya masih belum mengantongi izin resmi alias ilegal. “Dari data kami dari 800 wajib pajak air tanah, hanya 420 memiliki izin, sisanya 380 tidak berizin. Tapi walau tidak memiliki izin kami tetap memungut pajaknya agar tidak terjadi kebocoran pajak. Di sisi yang lain kami juga sarankan wajib pajak ini untuk mengurus izinnya,” ungkap Adi Arnawa, Kamis (13/11) kemarin di Kantor DPRD Badung disaat dengar pendapat terhadap RAPBD tahun 2015.
Pihaknya pun menduga masih banyak di luar sana kalangan pengusaha hotel dan restoran yang memanfaatkan air tanah hanya belum dilaporkan. Untuk itu, kedepan pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan itu menegaskan akan lebih mengoptimalkan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pendataan ulang.
Untuk target penerimaan pajak air tanah, Adi Arnawa menambahkan, pada tahun 2015 mendatang dirancang sebesar Rp 46.760.000.000. Kemungkinan penerimaan akan lebih besar lagi jika Dispenda dan Pasedahan Agung bersama Dinas Cipta Karya (DCK) dapat mengoptimalkan pemasangan alat baca barcode. Tahun depan alat ini akan dipasang untuk memaksimalkan pendataan.
Sementara Kepala DCK Badung Ni Putu Dessy Dharmayanty mengakui bila kerap kucing-kucingan dengan kalangan pengusaha nakal. Misalnya, pengusaha sengaja menyembunyikan sumur bornya, padahal disinyalir para pengusaha itu memiliki tidak saja satu sumur bor. Makanya, Dessy berencana akan melakukan pendataan ulang. “Pengusaha itu seperti menyembunyikan kalau memiliki sumur bor. Makanya kami akan optimalkan pendataan ulang sebagai dasar pemerintah dalam pengawasan,” imbuhnya. Menurut Dessy, saat ini ada kecenderungan air tanah dijadikan sumber air utama sebuah perusahaan. Padahal semestinya air tanah hanya sebagai cadangan, penggunaan utama mestinya air PDAM.
Pada bagian lain, kalangan dewan menilai kecendrungan pengusaha membuat sumur bor dikarenakan keterpaksaan. Anggota DPRD Badung I Made Sumerta, misalnya, meyakini bila pelayanan air bersih dari PDAM lancar, pengusaha juga akan taat aturan. “Saya tidak dalam posisi membela pengusaha. Tapi kenyataannya demikian, kalau saja air dari PDAM itu lancar saya yakin sedikit yang memakai sumur bor. Tapi sekarang ini susah, jadi baik pengusaha dan warga terpaksa membuat sumur bor,” sindirnya. Pihaknya berharap, pemerintah juga memperhatikan masalah ini, sehingga disatu sisi juga harus membenahi pelayanan air dari PDAM.
sumber : nusabali
