Rabu, 20 Juli 2011 15:09 WIB
DENPASAR - Rapat paripurna ke-6 pada masa persidangan II DPRD Bali, Rabu (20/7) yang membahas 
ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 dan kawasan tanpa rokok, mendapat kritikan dari 5 fraksi.
Kelima fraksi itu yakni Demokrat, PDI Perjuangan, Mandara Jaya, Golkar, dan Benteng Indonesia Raya, mendesak Pemerintah Provinsi Bali agar segera menyelesaikan temuan BPK dan memperbaiki kinerja.
Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh I Wayan Adnyana, mengatakan sesuai temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali, ada beberapa temuan yang
saat ini belum diselesaikan dengan tuntas. Temuan itu ada yang bersifat administratif dan keuangan.
Yang bersifat administrasi dengan kewajiban setor ke khas daerah yakni kewajiban BTDC atas pemakaian tanah Pemprov Bali sebesar Rp68 juta lebih, dan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan sebesar Rp47 juta lebih.
Temuan yang bersifat keuangan adalah Dinas Sosial sebesar Rp758 juta lebih, berupa denda keterlambatan pekerjaan, Dinas PU Rp91.835.236,76 karena volume atas 5 paket pekerjaan, Dinas Perhubungan Rp95.175.705, 79 karena kekurangan volume pekerjaan fasilitas penunjang dermaga tanah ampo.
"Kami menyarankan kepada Gubernur Bali agar temuan-temuan BPK pada tahun anggaran 2010 diselesaikan dengan tuntas termasuk temuan tentang Lead TV dan lain-lain," jelasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Mandara Jaya yang diwakili Gede Ngurah Wididana juga mengkritik kinerja Pemprov Bali yang selama ini tidak menitik beratkan pada indeks pembangunan manusia. Dalam pandangannya, Wididana mengatakan bahwa dari sepuluh tahun lalu APBD Provinsi Bali mencapai Rp1 triliun, sedangkan sepuluh tahun ke depan sudah meningkat sampai Rp2 triliun.
Namun, dari segi kualitatif tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin rusaknya lingkungan hidup, masalah sampah, dan limbah belum teratasi, semakin mahalnya kesehatan dan pendidikan, dan semakin susahnya lapangan pekerjaan.
ranperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 dan kawasan tanpa rokok, mendapat kritikan dari 5 fraksi. Kelima fraksi itu yakni Demokrat, PDI Perjuangan, Mandara Jaya, Golkar, dan Benteng Indonesia Raya, mendesak Pemerintah Provinsi Bali agar segera menyelesaikan temuan BPK dan memperbaiki kinerja.
Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh I Wayan Adnyana, mengatakan sesuai temuan BPK Perwakilan Provinsi Bali, ada beberapa temuan yang
saat ini belum diselesaikan dengan tuntas. Temuan itu ada yang bersifat administratif dan keuangan.
Yang bersifat administrasi dengan kewajiban setor ke khas daerah yakni kewajiban BTDC atas pemakaian tanah Pemprov Bali sebesar Rp68 juta lebih, dan UPT Taman Budaya Dinas Kebudayaan sebesar Rp47 juta lebih.
Temuan yang bersifat keuangan adalah Dinas Sosial sebesar Rp758 juta lebih, berupa denda keterlambatan pekerjaan, Dinas PU Rp91.835.236,76 karena volume atas 5 paket pekerjaan, Dinas Perhubungan Rp95.175.705, 79 karena kekurangan volume pekerjaan fasilitas penunjang dermaga tanah ampo.
"Kami menyarankan kepada Gubernur Bali agar temuan-temuan BPK pada tahun anggaran 2010 diselesaikan dengan tuntas termasuk temuan tentang Lead TV dan lain-lain," jelasnya.
Selain itu, Fraksi Partai Mandara Jaya yang diwakili Gede Ngurah Wididana juga mengkritik kinerja Pemprov Bali yang selama ini tidak menitik beratkan pada indeks pembangunan manusia. Dalam pandangannya, Wididana mengatakan bahwa dari sepuluh tahun lalu APBD Provinsi Bali mencapai Rp1 triliun, sedangkan sepuluh tahun ke depan sudah meningkat sampai Rp2 triliun.
Namun, dari segi kualitatif tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin rusaknya lingkungan hidup, masalah sampah, dan limbah belum teratasi, semakin mahalnya kesehatan dan pendidikan, dan semakin susahnya lapangan pekerjaan.
sumber : MICOM
