Selasa, 21 Pebruari 2012, 08:39
MANGUPURA - Forum kepala lingkungan (kaling) se-Jimbaran, Kuta Selatan, datang ke sekretariat DPRD 
Badung, Senin (20/2). Mereka mempertanyakan kejelasan megaproyek Bali International Park (BIP) yang akan dibangun di Jimbaran.
Badung, Senin (20/2). Mereka mempertanyakan kejelasan megaproyek Bali International Park (BIP) yang akan dibangun di Jimbaran.Para kaling ini diterima Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Wakil Ketua I Ketut Suiasa dan beberapa anggota dewan lain. Ketua Forum Kaling Jimbaran IGKG Yusa Arsana Putra, meminta agar wakil rakyat turut membantu merealisasikan proyek BIP. Pihaknya juga meminta penjelasan terkait perizinan BIP ini. “Kami memohon kepada anggota DPRD Badung, agar tidak tinggal diam. Jika memang diizinkan mohon dibantu, akan tetapi jika memang perizinan tidak bisa keluar, mohon penjelasan. Nanti agar bisa kami sampaikan ke masyarakat,” jelas Yusa Arsana.
Hal senada dikatakan Kaling Menesa I Made Budiarta. Menurutnya forum kaling yang terdiri dari 14 orang ini sangat mendukung pelaksanaan pembangunan BIP. Tidak ada lagi permasalahan terkait megaproyek yang digadang-gadang akan dimanfaatkan sebagai venue KTT APEC 2013 mendatang. Dikatakan, megaproyek BIP ini banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat Jimbaran. “Kami dari kaling sangat mendukung pelaksanaan pembangunan BIP. Ke-14 kaling ini tidak ada yang mempermasalahkan dan mendukung
pelaksanaan proyek ini,” ujar Budiarta.
pelaksanaan proyek ini,” ujar Budiarta.
Dia juga mengungkapkan jika ada gerakan demo penolakan BIP yang mengatasnamakan Kelompok Petani Dompa, bukan warga asli Jimbaran. Menurutnya, demo-demo selama ini merupakan orang luar Jimbaran. “Kami memantau demo-demo petani yang pernah ada. Setelah saya pantau ternyata petani dari luar,” kata Budiarta.
Sedangkan Kaling Ubung Wayan Bengkur, mengatakan keputusan seperti Keppres, Kemenbudpar, maupun rekomendasi dari DPRD Badung sudah bisa dijadikan dasar diterbitkan izin megaproyek BIP. Dia juga mempertanyakan kenapa izin BIP tidak lantas diterbitkan sedangkan hotel yang lain bisa cepat proses perizinannya. “Kalau di tempat lain membangun hotel besar cepat keluar izinnya, ada apa ini?,” kata Bengkur.
Menanggapi pertanyaan dan pernyataan dari kaling, Wakil Ketua DPRD Badung I Ketut Suiasa menegaskan pihaknya sangat mendukung dibangun venue untuk kepentingan APEC. Namun mengenai pembangunan BIP, itu bukan menjadi kewenangan dewan. Termasuk mengenai perizinan dan lahan yang dipermasalah. “Tanah bukan ranah kami, begitu juga dengan perizinan itu ranah eksekutif. Yang jelas pembangunan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara prinsip posisi kita sama, kami akan berusaha telusuri kenapa dan apakah ada kekurangannya, regulasinya, kekurangan administrasinya atau hal-hal sosiologisnya,” ujar Suiasa. Ketua DPRD Nyoman Giri Prasta juga menjelaskan hal yang sama. Menurut politisi dari Desa Pelaga, Petang, ini pihaknya sebenarnya juga mendukung melihat dari pertimbangan dewan pada pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat dengan keberadaan BIP. Dijelaskan mengenai rekomendasi dewan hanya bersifat bahan pertimbangan instansi terkait, bukan sebagai dasar yang mempunyai kekuatan hukum. Dia juga menyarankan agar para kaling se-Jimbaran bertemu langsung dengan Bupati Badung AA Gde Agung.
Hal senada dikatakan Suiasa. Menurutnya, para kaling ini merupakan bagian dari pemerintah sehingga akan lebih baik mempertanyakan langsung kepada Bupati Badung, baik mengenai masalah perizinan maupun kepastian pembangunan BIP.
sumber : NusaBali
