 |
| Sukada yakin jika ada seorang ahli yang menemukan keunggulan cara lain yang lebih baik dari Perpres ini dipaparkan secara ilmiah dan sosialisasikan ke masyarakat sudah pasti Presiden akan memilih cara itu jika dipandang lebih baik.“Jika diakukan penolakan Perpres tanpa membuktikan secara ilmiah dan masuk akal yang didukung para ilmuwan melalui penelitian dan seminar, maka sudah tentu pemerintah akan meragukan kebenarannya,” lanjutnya. |
Jakarta - Staf Pengajar Universitas Udayana Dr. Ir. IKT Sukada MSi menilai revitalisasi kawasan Teluk Benoa lebih baik dan relevan dibandingkan konservasi, karena melakukan konservasi berarti mengembalikan Teluk Benoa ke masa lalu artinya semua fasilitas yang terbangun sekarang harus dimusnahkan.
“Itu suatu hal yang tidak mungkin. Untuk apa melakukan (pemusnahan) itu,” kata pakar yang juga tokoh masyarakat Tanjung Benoa itu.
Menurut Sukada, konservasi itu perlu tetapi pada zona hutan yang jauh dari pemukiman penduduk, tidak boleh dibangun fasilitas apapun, dan dilakukan pada wilayah cagar alam yang tidak disentuh manusia. Sedangkan Teluk Benoa tidak seperti itu.
Ia mengatakan Teluk Benoa di masa tahun 1970 saja berpredikat Hutan Raya (Tahura), artinya hutan itu masih bisa dimanfaatkan manusia seperti nelayan dan petani mangrove. Dulu sebelum tahun 1970 hutan Tahura berpredikat cagar alam. Selanjutnya kebijakan pemerintah sebagai hutan lindung berubah menjadi hutan raya, boleh dikunjungi manusia. Sekarang keluar Perpres No.51/2014 dirubah dalam rencana revitalisasi, menjadi zona peruntukkan yang menopang perkembangan destinasi wisata.
“Saya setuju karena hutan mangrove akan dipertahankan tetap lestari dan memberi keindahan yang berestetika bagi yang memandang serta memberikan peluang kesejahtraan bagi masyarakatnya,” kata Sukada lagi.
Ia kembali menegaskan pendapatnya bahwa Teluk Benoa sekarang ini lebih relevan direvitalisasi dibandingkan di konservasi.
“Pandangan ini jangan diartikan suatu pandangan gila duit yang pragmatis dan tidak sayang lingkungan,” tegasnya.
Berbeda pandang, introspeksi diri, kendali diri menghargai pendapat orang lain adalah dasar untuk kita mencari solusi demi kesejahtraan, keamanan dan kedamaian umat manusia.
“Sangat disayangkan jika seseorang yang pemahamannya kurang tentang arti konservasi, revitalisasi, reklamasi secara mendalam, keburu-buru menyimpulkan bahwa reklamasi itu akan menghancurkan negeri,” kata Sukada.
Keputusan Presiden mengeluarkan Perpres No.51 / 2014 yang cenderung menitik beratkan dilakukan revitalisasi di Teluk Benoa sudah melalui kajian yang sangat matang melalui empat perguruan tinggi negeri, yaitu IPB, UGM, UI dan Undana baik studi kelayakan maupun amdalnya.
Kajian ini, katanya, sudah tentu melaui kajian sudah komprehensif,
holistik, integrated, ekologis, sustainable dan dilakukan secara
kredibel. Selaku masyarakat yang tidak berkenan dengan keputusan ini
hanya bisa memberi masukan secara opini bukanya memaksa secara awam
tanpa melakukan studi kelayakan dan Amdal tandingan dengan menghadirkan
para pakar lain yang memiliki visi yang berbeda dengan Perpres ini.
Sukada yakin jika ada seorang ahli yang menemukan keunggulan cara lain yang lebih baik dari Perpres ini dipaparkan secara ilmiah dan sosialisasikan ke masyarakat sudah pasti Presiden akan memilih cara itu jika dipandang lebih baik.
“Jika diakukan penolakan Perpres tanpa membuktikan secara ilmiah dan masuk akal yang didukung para ilmuwan melalui penelitian dan seminar, maka sudah tentu pemerintah akan meragukan kebenarannya,” lanjutnya.
Sebagai contoh disebutkan jika dilakukan reklamasi di Teluk Benoa akan terjadi rob atau desa-desa sekitar akan tenggelam. Alasan ini perlu pembuktian secara ilmiah pula tidak cukup hanya wacana. Contoh lain misalnya reklamasi di pulau Serangan adalah bukti bahwa pantai-pantai di Bali mengalami abrasi pada hal pantai itu sudah abrasi sebelum ada reklamasi di pulau Serangan.
“Hal ini juga harus ada pembuktian yang ilmiah. Jangan cuma wacana,” demikian Sukada.
Sukada yakin jika ada seorang ahli yang menemukan keunggulan cara lain yang lebih baik dari Perpres ini dipaparkan secara ilmiah dan sosialisasikan ke masyarakat sudah pasti Presiden akan memilih cara itu jika dipandang lebih baik.
“Jika diakukan penolakan Perpres tanpa membuktikan secara ilmiah dan masuk akal yang didukung para ilmuwan melalui penelitian dan seminar, maka sudah tentu pemerintah akan meragukan kebenarannya,” lanjutnya.
Sebagai contoh disebutkan jika dilakukan reklamasi di Teluk Benoa akan terjadi rob atau desa-desa sekitar akan tenggelam. Alasan ini perlu pembuktian secara ilmiah pula tidak cukup hanya wacana. Contoh lain misalnya reklamasi di pulau Serangan adalah bukti bahwa pantai-pantai di Bali mengalami abrasi pada hal pantai itu sudah abrasi sebelum ada reklamasi di pulau Serangan.
“Hal ini juga harus ada pembuktian yang ilmiah. Jangan cuma wacana,” demikian Sukada.
sumber : detik
