MANGUPURA - Warga Kuta sempat sangat tegas menyatakan wilayahnya steril dari petasan dan
kembang api. Namun ternyata, euforia tahun baru tak mampu sepenuhnya menerapkan kebijakan tersebut. Saat malam pergantian tahun, kembang api diletuskan pada beberapa titik di wilayah Pantai Kuta. Tak ayal, ini menimbulkan kesan ketidaktegasan penerapan kebijakan.

“Soalnya ini kan menyangkut momen setahun sekali. Kalau kami di desa adat, sepertinya memberikan kelonggaran pada waktu pergantian tahun tepat saja,” tutur Plt Bendesa Adat Kuta I Made Darsana, Minggu (9/12). Tapi menurutnya, pihaknya masih menunggu keputusan baik itu dari pemerintah maupun dari kepolisian. Pasalnya, ini sangat erat kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan di wilayah Kuta. “Yang jelas, di wilayah pemukiman dan jalan itu (petasan dna kembang api) benar-benar dilarang,” imbuh Darsana.
Dikabarkannya, kini ada wacana bahwa kembang api dan petasan seluruhnya akan difokuskan di wilayah pantai agar mudah terpantau oleh petugas pengamanan. “Soalnya kami juga tak mau membuat wisatawan yang datang menjadi kecewa. Makanya di desa kami berikan kelonggaran seperti itu,” ungkapnya. Mewakili warganya, Darsana dengan tegas menyatakan sangat melarang ativitas penjualan kembang api maupun petasan di wilayah Kuta. Ini menyangkut perasaan trauma mengingat kejadian bom Bali beberapa tahun silam. “Kami sih menginginkan adanya ketegasan larangan menjual petasan maupun kembang api di wilayah
Kuta. Soalnya kami trauma, apalagi pada petasan dan kembang api yang ukurannya besar,” jelasnya.
Kuta. Soalnya kami trauma, apalagi pada petasan dan kembang api yang ukurannya besar,” jelasnya.
Sementara itu, di sebuah papan pengumuman milik Pengelola Pantai Desa Adat Kuta, kini telah tercantum informasi yang menyatakan, satu mal di pesisir pantai yang telah mengantongi izin perayaan pesta kembang api tepat di pergantian tahun 2012 ke 2013 nanti.
Dikaitkan dengan ini, Darsana mengatakan, kelonggaran yang ada ini masih ada mungkin terjadi perubahan tergantung kebijakan dari pemerintah. “Ya, masih mungkin adanya perubahan. Yang jelas kami akan sesuaikan dengan peraturan dari pemerintah. Kebijakan yang kami ambil kan tidak boleh bertentangan dengan aturan (yang lebih tinggi/di atasnya),” ujarnya.