Rabu, 28 Maret 2012, 05:09
MANGUPURA - Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) dan instansi terkait membahas dana luncuran 
proyek pusat pemerintahan (Puspem) Unit 31 yang digelar, Selasa (27/3), berlangsung ‘panas’. Bahkan beberapa saat setelah rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, satu anggota langsung meninggalkan ruang rapat alias walk out (WO). Anggota dewan dimaksud adalah IGAG Jaya Adhiputra yang notabene ketua Komisi C DPRD Badung.
proyek pusat pemerintahan (Puspem) Unit 31 yang digelar, Selasa (27/3), berlangsung ‘panas’. Bahkan beberapa saat setelah rapat dibuka Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta, satu anggota langsung meninggalkan ruang rapat alias walk out (WO). Anggota dewan dimaksud adalah IGAG Jaya Adhiputra yang notabene ketua Komisi C DPRD Badung.Informasi yang dihimpun, keputusan walk out ini dipicu ‘penyerobotan’ agenda rapat oleh Banggar. Padahal pada jam yang sama Komisi C dengan instansi terkait juga mengagendakan rapat lanjutan dengan pembahasan dana luncuran dari proyek yang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 47 miliar. Hal ini kemudian membuat anggota Komisi C yang duduk di Banggar memilih tidak ikut pada rapat tersebut. Bahkan rapat kemarin hanya diikuti oleh 7 orang dari 20 orang anggota Banggar. Sebelum meninggalkan ruang rapat, Gung Jaya panggilan akrab Jaya Adhiputra, sempat memberikan beberapa pernyataan. Di antaranya pembahasan mengenai dana luncuran ini masih menjadi kewenangan Komisi. Selain itu, rapat Banggar melanggar Peraturan DPRD Badung tentang tata tertib, terutama Pasal 59 yang mengatur tentang fungsi Banggar.
“Kami belum memberikan informasi dan laporan kepada ketua DPRD tentang hasil pembahasan. Sesuai dengan surat deposisi ketua dewan, kami (Komisi C) yang membahasnya, karena ada yang perlu dibahas lagi maka kami agendakan rapat lanjutan lagi. Banggar itu membahas anggaran, kalau dalam Banggar ini membahas ini, mohon maaf saya meninggalkan tempat ini,” tegas Gung Jaya, sambil berlalu meninggalkan
ruang rapat.
ruang rapat.
Anggota rapat pun langsung merespons walk out ini sehingga terjadi berdebatan. Anggota Banggar I Made Dharma mengaku binggung dengan suasana rapat. Menurutnya, tidak terjadi koordinasi di internal dewan. Ditegaskan apa yang dilakukan Komisi C dinilai benar, dan rapat Banggar harus melalui mekanisme yang ada.
“Saya binggung dengan rapat ini. Di internal saja sudah tidak bisa koordinasi apalagi di eksternal. Apa yang dilakukan Komisi C benar. Apa mekanisme 2,5 tahun yang sudah kita lupakan? Ini ada apa? Mekanisme tidak jalan. Harusnya mekanisme jalan, sehingga tidak ada ketersinggungan. Saya mendukung saja, namun harus melalui kajian teknis Komisi C sehinga harus ada laporan dari Komisi C,” jelas Dharma.
Sedangkan anggota lainnya, I Nyoman Satria, meminta rapat tersebut dilanjutkan dengan alasannya rapat sudah sah. Apalagi ini untuk mengetahui permasalahan terjadinya dana luncuran Puspem Unit 31. “Menurut saya dilanjutkan biar tidak sia-sia suratnya,” kata Satria.
Hal senada dikatakan I Wayan Puspa Negara. Menurutnya, rapat dilanjutkan tidak ada masalah. Pasalnya rapat tersebut masih harus ada pertemuan lanjutan terutama instansi terkait dengan Komisi C. Apalagi rapat Banggar ini tidak mengambil keputusan. Selain itu, dengan adanya rapat ini maka akan ada penjelasan secara detail mengenai dokumen-dokumen dari proyek senilai Rp 47 miliar ini.
“Jujur saya tidak ada copy-an mengenai dokumen ini. Jadi tetap tidak masalah dilanjutkan. Namun diberikan waktu atau dikembalikan lagi kepada Komisi C, karena secara teknis pembahasan ini belum selesai,” tandas Puspa Negara.
Akhirnya Wakil Ketua DPRD Badung I Made Sunarta yang memimpin rapat memutuskan rapat dilanjutkan. Pada rapat tersebut, pihak eksekutif yang datang adalah Asisten III Made Wira Dharmajaya, Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Ni Luh Dessy Dharmayanty, Kepala Bagian Keuangan I Ketut Gde Suyasa, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Komang Budhi Argawa, serta dari Bappeda.
sumber : NusaBali
