MANGUPURA - Kisruh proyek Beach World BTDC Nusa Dua, Kuta Selatan, antara pemerintah 
kabupaten (Pemkab) dengan Pemprov Bali belum tuntas. Pemkab Badung yang mengeluarkan perizinan bersikukuh proyek tersebut tidak melanggar aturan, sedangkan Pemprov sudah memberikan Surat Peringatan (SP) I, karena proyek tersebut melanggar peraturan daerah dan Undang-Undang (UU).
kabupaten (Pemkab) dengan Pemprov Bali belum tuntas. Pemkab Badung yang mengeluarkan perizinan bersikukuh proyek tersebut tidak melanggar aturan, sedangkan Pemprov sudah memberikan Surat Peringatan (SP) I, karena proyek tersebut melanggar peraturan daerah dan Undang-Undang (UU). Kini, warga sekitar Nusa Dua mendukung sikap Gubernur Bali Made Mangku Pastika agar segera membongkar proyek yang sekarang masih berjalan itu. Alasannya, secara yuridis sudah tidak dibenarkan lagi adanya bangunan bar dan restoran. Selain itu, warga kecewa dengan sikap Pemkab Badung yang hingga sekarang belum ada sosialisasi jilid II tentang hasil kesepakatan antara pihak BTDC, tokoh adat, kelurahan, maupun kecamatan.
“Kami sangat mendukung langkah Gubernur membongkar bangunan ini. Kami minta Pak Gubernur membongkar saja proyek itu. Karena sudah jelas-jelas secara yuridis melanggar. Dasarnya khan dari masyarakat bukan lembaga. Jadi harusnya masyarakat mengetahui secara detail apa isi kesepakatan itu, bukan lembaga saja,” kata tokoh Desa Adat
Pemingge, Nusa Dua, Wayan Luwir Wiana, Minggu (5/6). “Kalau tidak ada sosialisasi secara terbuka dan transparan justru ini yang menjadi pertanyaan besar. Ada apa ini? Dulu pada pertemuan pertama akan ada pertemuan lagi secara terbuka, tetapi malah pertemuan tertutup dan ada kesepakatan,” urai mantan Kaling Desa Adat Pemingge ini.
Pemingge, Nusa Dua, Wayan Luwir Wiana, Minggu (5/6). “Kalau tidak ada sosialisasi secara terbuka dan transparan justru ini yang menjadi pertanyaan besar. Ada apa ini? Dulu pada pertemuan pertama akan ada pertemuan lagi secara terbuka, tetapi malah pertemuan tertutup dan ada kesepakatan,” urai mantan Kaling Desa Adat Pemingge ini.
Dijelaskannya, proyek tersebut sudah cacat dari segi perizinan. Bahkan ada unsur penghilangan kajian masalah mengenai dampak lingkungan (Amdal) BTDC yang diterbitkan pada tahun 1971 silam. Menurutnya, di kawasan tersebut merupakan area yang tidak boleh ada bangunan atau public space seperti yang sempat dipermasalahkan pada awal proyek ini dimulai.
“Kami sebagai masyarakat Nusa Dua tetap menolak adanya bangunan itu,” tegas Luwir. Sementara itu, Camat Kuta Selatan, Wayan Wijana, secara terpisah saat dikonfirmasi menjelaskan proyek Beach World ini sudah tidak ada persoalan lagi di tingkat masyarakat. Ia membantah kesepakatan antara desa adat dengan BTDC belum pernah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar Nusa Dua. Dikatakan, sosialisasi memang tidak secara terbuka namun melalui prajuru masing-masing desa adat. “Sampai sekarang tidak ada persoalan lagi. Mengenai sosialisasi itu langsung melalui prajuru desa adat masing-masing dari tiga desa adat,” kata Wijana.
Disinggung mengenai kesepakatan tertulis antara BTDC dengan desa adat, Wijana mengakui pernah mengetahui. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci isi kesepakatan tersebut. Menurutnya, sekarang pihak prajuru adat melakukan sosialisasi secara intensif. “Setahu saya memang ada kesepakatan secara tertulis, yang ditandatangi BTDC, Desa Adat dan disaksikan pemerintah. Sekarang, sosialisasi prajuru adat harus lebih intensif, misalnya pada pertemuan-pertemuan di masing-masing banjar,” jelas Wijana. Masih menurut Luwir, hingga sekarang sosialisasi ke masyarakat belum pernah ada. Dicontohkan di Desa Adat Pemingge misalnya, belum pernah digelar sosialisasi secara terbuka di banjar terkait proyek tersebut. Ditegaskan masyarakat tetap menolak dan masih menagih janji sosialisasi secara terbuka seperti yang dijanjikan Wakil Bupati Badung Ketut Sudikerta.
“Jangan dipikirkan lurah, camat, lembaga lain. Tetapi benar-benar masyarakatnya. Kalau hanya lembaga ya setuju-setuju saja. Bupati bilang A yang pasti menurut begitu saja. tetapi beda dengan masyarakat. Untuk itulah kami berharap adanya sosialisasi secara terbuka, sehingga jelas semua. Kami juga berharap Gubernur benar-benar melaksanakan pembongkaran,” tandas Luwir.
sumber : NusaBali
