DENPASAR - Masalah proyek Selagan Nusa Dua Kuta Selatan Badung yang menjadi pro kontra karena 
melanggar Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2009 memanas. Proyek yang akan ditertibkan Pemprov Bali dan menimbulkan perlawanan dari Badung ini, menjadi ‘bola panas’ di DPRD Bali. Fraksi Demokrat terang terangan pasang badan agar tidak terjadi pembongkaran.
melanggar Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2009 memanas. Proyek yang akan ditertibkan Pemprov Bali dan menimbulkan perlawanan dari Badung ini, menjadi ‘bola panas’ di DPRD Bali. Fraksi Demokrat terang terangan pasang badan agar tidak terjadi pembongkaran.Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bali Nengah Tamba, Senin (4/4) mengatakan, kawasan Bali Tourism Development Corporation (BTDC) adalah kawasan sentral yang menjadi salah satu aset Bali dalam dunia pariwisata. Kalau proyek Selagan Nusa Dua dibongkar akan terjadi chaos. "Kalau ini dibongkar maka chaos. Habislah pariwisata kita. Habislah Bali karena ini menyangkut sektor keamanan dan citra pariwisata," ujar Tamba. "Kita jangan hanya pakai alasan klasik bahwa yang klasik itu indah. Tetapi dalam membangun fasilitas pariwisata mengikuti tren kemajuan zaman dan yang modern dalam pengembangan pariwisata. Kita mau maju, tetapi kenapa pikiran masih kolot," tambah politisi asal Jembrana ini.
Menurutnya, Bali kedepan perlu fasilitas pariwisata berkelas. Di Singapura, Malaysia itu sudah maju. Kita jangan sampai jadi bahan tertawaaan. Kalau di BTDC ada pembongkaran, bagaimana yang lain? Ada Bulgari, Restoran Kelapa di Pecatu, dan bangunan lainnya yang melanggar sempadan pantai dan jurang. Apalagi ada nota kesepahaman (MoU) antara masyarakat dengan BTDC. "Cobalah bicara baik- baik antara Pemkab Badung dan Pemprov Bali. Kalau chaos dan mengancam keamanan sudah sampai ke luar negeri, dan media menyiarkan rusuh itu. Kita sih nggak inginkan itu terjadi," tegas Tamba.
Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Kadin Bali ini menegaskan, kondusifitas perlu dijaga. Selain memang masalah ini menyangkut masalah hukum yang harus memenuhi rasa keadilan semua pihak. "Kalau Pemprov galak, Badung melawan, aparat melAwan rakyat ya capek kita berperkara. Musyawarah dong dulu," ujar Tamba. Sebelumnya anggota Fraksi PDIP Wayan Disel Astawa yang juga Ketua Pansus Pengkajian Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Bali, tetap menyarankan supaya duduk bersama antara. Pemprov dan Badung menyelesaikan masalah BTDC. "Karena dalam Perda RTRW itu ada diatur tentang persengketaan. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat barulah peradilan. Kami menyarankan ya duduk bersama dulu. Dasarnya karena sudah ada MoU antara masyarakat dengan BTDC," ujar Disel Astawa.
sumber : NusaBali
