 |
| Malah, terang-terangan minta agar secepatnya reklamasi dilakukan, mengingat telah menjadi keinginan masyarakat sejak dari dulu. |
“Kami sepakat dengan rencana reklamasi. Kalau pemerintah menganggap hal itu aman, kenapa harus diributkan,” ujar Bendesa Adat Tanjung Benoa I Nyoman Wana Putra, ketika dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya, Selasa (9/7). Ditambahkannya, prajuru desa yang melakukan pertemuan, Senin (8/7) malam, menyatakan satu suara menyetujui rencana reklamasi. Alasannya, karena di Pulau Pudut yang ada di kawasan Tanjung Benoa, yang menjadi tempat penangkaran penyu harus diselamatkan. Salah satu solusinya dengan cara reklamasi. Hal lain yang juga jadi pertimbangan, sebab Pulau Pudut adalah tameng bagi daratan Tanjung Benoa dari ancaman bencana tsunami. Pihaknya tidak mempermasalahkan investor mana yang ditunjuk pemerintah. Dia mengaku siap menerima investor mana pun, untuk upaya penyelamatan Pulau Pudut. Kendati memberikan lampu hijau atas rencana besar itu, Wana Putra menyatakan semua itu harus didahului kajian terhadap lingkungan sekitar. Menurutnya selama ini belum pernah pihak investor datang membawa hasil kajian. Baik secara teori maupun fakta.
“Kami ingin jaminan kalau pulau baru itu tidak membuat Tanjung (Benoa) terkikis,” pintanya. Alasan lainnya adalah faktor pekerjaan. “Pemerintah dan investor harus komit memberdayakan masyarakat setempat. Pemerintah dan investor harus berani mendeklarasikan kesiapan memperkerjakan warga Tanjung Benoa,” tegasnya. Dia menuntut agar pemerintah dan investor membangun akses jalan dari Tanjung Benoa menuju jalan tol. Sebab, Jalan Pratama yang notabene jalur utama Tanjung Benoa terlalu sempit, sehinga menyulitkan untuk kepentingan emergency saat warga membutuhkan pertolongan. Disinggung tentang SK Gubernur, dia mengaku sepakat dan berterimakasih kepada gubernur. Menurutnya dengan SK tersebut, Pulau Pudut bisa dikembaikan fungsinya. SK itu juga menurutnya bisa menjadi akses jalan Tanjung Benoa menuju jalan di atas perairan (JDP).
“Justru kami berterimakasih. Karena dengan dikelurkannya SK tersebut, sejalan dengan keinginan kami untuk mengembalikan fungsi Pulau Pudut sebagai lokasi penangkaran penyu,” tandasnya. Sementara, anggota Dewan Badung asal Legian I Wayan Puspa Negara, menegaskan kalau memang ada wacana reklamasi di Pulau Pudut, pulau tersebut harus dan perlu diselamatkan. Mungkin tenggelamnya pulau ini adalah dampak dari reklamasi Pulau Serangan. “Saya minta Pulau Pudut diselamatkan. Dulu luas Pulau Pudut mencapai 8 hektare, sekarang luasnya hanya beberapa meter saja. Karena Pulau Pudut dikenal sebagai kawasan penangkaran penyu dan tempat penyu bertelur itu harus diselamatkan,” ujar Puspa Negara. Tetapi penyelamatannya harus memperhatikan lingkungan sekitar. “Abrasi di Pantai Teluk Benoa cukup parah, jadi sangat perlu diperbaiki. Karena kawasan itu juga merupakan satu-satunya kawasan tahura yang kita miliki. Lebih lagi bisa memberikan peluang pada masyarakat di sekeliling kawasan tersebut yang notabene adalah nelayan. Kita tidak ingin adanya pemanfaatan kawasan yang sifatnya agresif yang merugikan kawasan itu,” paparnya.
Bagaimana dengan wacana reklamasi? “Saya belum bisa bicara menolak atau menyetujui. Yang jelas reklamasi ini kan masih dalam kajian. Lihat dulu kajiannya dari provinsi seperti apa, agar tidak salah,” kata Puspa Negara.
sumber : NusaBali
