 |
| Dampak lainnya, lanjutnya, tidak hanya menyangkut mata pencaharian nelayan, sosial budaya sekitar tempat reklamasi itu dikhawatirkan terganggu. Dicontohkannya, di pantai timur dan barat Teluk Benoa itu sudah biasa dijadikan kawasan ritual, ketika masyarakat melakukan upacara mulang pakelem. “Kami khawatir bila benar-benar direklamasi tidak ada tempat lagi untuk kami mulang pekelem,” beber Sudiana. Selain itu, lanjutnya, banjir rob juga menjadi masalah menkhawatirkan |
MANGUPURA - Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FPPB) di daerah Kedonganan, Kecamatan Kuta, melakukan aksi damai sekaligus pemasangan baliho penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, Minggu (3/8) kemarin.
Forum yang mengatasnamakan suara serta hati nurani masyarakat itu, mendesak pemerintah daerah untuk mengambil sikap ikut menolak rencana reklamasi. Ratusan warga Kedonganan tersebut bergerak dari pertigaan Rumah Sakit Kasih Ibu di Jalan Toya Ning Kedonganan menuju pertigaan Benoa Square di Jalan Raya By Pass Ngurah Rai. Warga melakukan ‘long march’ dengan berjalan kaki sambil membawa bendera dan spanduk penolakan atas rencana reklamasi Teluk Benoa yang kian santer dibicarakan.
Ketua FPPB I Gede Sudiana didampingi Sekretaris FPPB Dewa Ketut Subamia, menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana reklamasi Telok Benoa. Menurut dia, masyarakat nelayan khususnya tidak bisa lagi menangkap ikan sebagai dampak dari reklamasi. Dia pun mengaku aksi pemasangan baliho penolakan reklamasi mendapat dukungan dari sekitar 200 orang nelayan asli Kedonganan.
Baliho sengaja dipasang di sejumlah lokasi strategis yang dapat dengan mudah terlihat khalayak. Total sejauh ini sudah ada empat baliho besar yang dipasang, dan kemarin terakhir baliho dipasang di pertigaan menuju Kedonganan atau pertigaan Benoa Square. “Warga nelayan lebih dari 200 orang menyatakan menolak reklamasi. Kami khawatirkan, nelayan tidak bisa lagi menengkap ikan, karena di lokasi itu tempat menangkap ikan,” ucapnya.
Dampak lainnya, lanjutnya, tidak hanya menyangkut mata pencaharian nelayan, sosial budaya sekitar tempat reklamasi itu dikhawatirkan terganggu. Dicontohkannya, di pantai timur dan barat Teluk Benoa itu sudah biasa dijadikan kawasan ritual, ketika masyarakat melakukan upacara mulang pakelem. “Kami khawatir bila benar-benar direklamasi tidak ada tempat lagi untuk kami mulang pekelem,” beber Sudiana. Selain itu, lanjutnya, banjir rob juga menjadi masalah menkhawatirkan.
Ditegaskan Subamia, aksi damai kemarin adalah murni suara hati masyarakat. Ia pun membantah bila aksi tersebut ditunggangi kelompok tertentu. “Kami tidak ditumpangi, kami murni menyuarakan aspirasi masyarakat. Kami tidak mau berbicara muluk-muluk, kami minta ketegasan Bupati Badung dan DPRD Badung agar tegas bersikap mewakili rakyat, DPRD Bali juga. Kenapa banyak pihak menolak, Lombok barat yang notabene tidak terkait, tetapi mereka menolak. Kenapa Badung yang lebih berkepentingan tidak berani bersikap,” sindirnya.
Ia tegas mengatakan sangat mendukung segala pembangunan yang ada di Badung. Hanya, jangan semua numplek di Badung Selatan. “Kami menginginkan pembangunan di Badung ini tidak hanya menjejali wilayah Selatan. Badung Selatan sudah macet total, kalau reklamasi jadi, banyak masalah bakal muncul, termasuk masalah transportasi yang kian macet.
Selain menumbuhkan embrio penolakan dengan pemasangan baliho, pihaknya juga berencana mengirimi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menginginkan agar SBY menepati janjinya untuk menjaga kelestarian Bali. “Pak SBY sering berpidato, Bali The Best Island. Tapi, riilnya tidak ada aksi nyata. Buktinya, keluarnya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) sebagai pintu masuk reklamasi itu. “Mana komitmennya bapak SBY yang katanaya mau melestariakan Bali? Kami sudah buat drafnya soal penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa, tinggal penyempurnaan saja,” tegasnya.
sumber : NusaBali
